Pilkada 2018 mempunyai 5 Drama Panas Sepekan Terakhir Ini

Sepekan ini setidaknya terdapat 5 drama politik terpanas menjelang pembukaan pendaftaran Pilkada 2018 pada Senin (8/1).

Jelang pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan pada 8-10 Januari 2018, dinamika politik Indonesia semakin memanas. Ramai-ramai partai politik (parpol) menentukan sikapnya dalam mengusung paslon cagub dan cawagub.

Namun sayangnya, pengusungan paslon tersebut harus diwarnai dengan sejumlah drama yang cukup pelik. Politik memang dinamis, siapapun yang berpolitik bebas menentukan pilihannya, bebas berkelompok, bebas menentukan dukungannya, bahkan bebas mengekspresikan dirinya untuk dipilih.

Berikut kumparan (kumparan.com) merangkum 5 drama panas Pilkada 2018 sepekan terakhir:

Megawati dan Djarot Saiful Hidayat

1. Djarot Muncul di Pilgub Sumatera Utara

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot tiba-tiba muncul dalam bursa cagub di Pilgub Sumatera Utara yang diusung oleh PDIP. Tak tanggung-tanggung Djarot diusulkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

"Untuk Sumatera Utara saya mau masukkan Pak Djarot ke sana," ujar Megawati di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/1).

Djarot dinilai mampu membawa perubahan di Sumatera Utara dengan segala kecakapan, prestasi, dan pengalamannya saat mempimpin Kota Blitar dan Provinsi DKI Jakarta. Surat Keputusan (SK) dukungan PDIP ke Djarot diserahkan langsung oleh Megawati, Kamis (4/1).

Djarot sempat mendapatkan kritik dari cagub petahana, Tengku Erry Nuradi. Erry menilai, Djarot dianggap bukan putra daerah yang tak memiliki khans lebih besar untuk bisa memenangkan Pilgub Sumatera Utara.

Menanggapi hal tersebut, Djarot mengaku terbuka apabila memiliki partner atau pendamping cawagub yang berasal dari putra daerah Sumatera Utara. Selain itu, Djarot juga berharap agar pendampingnya merupakan sosok yang bersih dari kasus hukum dan memiliki potensi dalam membangun Sumatera Utara.

"Yang saya inginkan adalah (cawagub) yang tahu tentang Sumatera Utara, syukur-syukur warga (asli) di Sumatera Utara sehingga lebih enak untuk masuknya," tutur Djarot saat di temui di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/1).

Djarot sendiri hingga saat ini belum memiliki cawagub yang akan mendampinginya. Sejauh ini PDIP masih menggodok cawagub yang akan mendampingi Djarot. Direncanakan pengumuman cawagub Djarot akan diumumkan pada Minggu (7/1).

Sekjen PDIP Hasto Kristyanto memberi sinyal Djarot akan dipasangkan dengan Sihar Sitorus. Meski ada nama lain yaitu Wakil Gubernur Sumatera Utara 2013-2018 Nurhajizah Marpaung.

2. Yenny Wahid Tolak Jadi Cagub Gerindra di Pilgub Jawa Timur 

Partai Gerindra tak ingin kalah dengan parpol lainnya dalam mengusung cagub di Pilgub Jawa Timur. Gerindra berusaha mengusung cagub alternatif dari yang telah ada selama ini, yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Azwar Anas dan Khofifah-Emil Dardak.

Beberapa nama sempat mencuat untuk diusung Gerindra, seperti mantan pembalap Moreno Soeprapto, Bupati Bojonegoro Suyoto, politisi dan penyanyi Anang Hermansyah, hingga putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid.

Yenny Wahid diketahui secara blak-blakan menolak tawaran Prabowo Subianto untuk dicalonkan di Pilgub Jatim 2018. Bahakan, Yenny secara langsung menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (3/1).

Menurut Prabowo, Yenny menolak tawarannya karena tak mendapatkan izin dari pihak keluarga Gus Dur maupun dari kalangan (Nahdlatul Ulama). Prabowo pun menghormati keputusan tersebut.

"Beliau datang hari ini dan menyampaikan bahwa beliau tak diizinkan maju oleh keluarga. Kami hormati keputusan keluarga Gus Dur, NU, dan kami yakin beliau akan terus berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Prabowo usai pertemuan di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (3/1).

Dengan adanya penolakan Yenny tersebut, ini artinya Prabowo harus berkomunikasi dengan parpol lailain untuk mengusung cagub alternatif selain yang sudah ada untuk membentuk poros baru di Pilgub Jawa Timur.

3. Dugaan Kriminalisasi Cagub Demokrat di Pilgub Kalimantan Timur

Partai Demokrat tengah menghadapi masalah serius jelang Pilgub Kalimantan Timur. Calon gubernur yang diusung oleh Partai Demokrat, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang merasa dikriminalisasi setelah menolak berpasangan dengan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagub.

Syaharie dilaporkan ke polisi terkait pungutan liar di Pelabuhan Palaran yang dibongkar Bareskrim Mabes Polri, setelah menolak tawaran tersebut. Saat ini Syaharie tengah menjalani pemeriksaan kasus tersebut di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, penolakan tersebut karena Partai Demokrat sejauh ini sudah memilih Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai pasangan Syaharie dalam Pilgub Kalimantan Timur.

"Saudara Syaharie kader kami dipanggil oleh partai politik tertentu sampai 8 kali dan diminta agar wakilnya adalah Kapolda Kaltim Bapak Safaruddin, padahal wakilnya sudah ada pak Rizal Effendi. Nah kalau tidak, akan ada kasus hukum yang diangkat," ungkap Hinca, usai rapat darurat atau emergency meeting di DPP Partai Dempokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).

Sementara itu, Safaruddin menepis adanya pemaksaan dan kriminalisasi Syaharie oleh pihaknya. Menurut Safaruddin, kasus dugaan pidana Syaharie sama sekali tak terkait dengan urusan Pilgub Kalimantan Timur.

"Enggak (berhubungan dengan Pilgub Kalimanatan Timur), ini kan sudah kasus lama juga masalah Saber Pungli dan ini tuh baru selesai sidang. Itu kan fakta-fakta persidangan itu dijadikan bahan untuk dilakukan penyelidikan," jelas Safaruddin di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1).

Safaruddin sendiri sejauh ini masih belum mau mundur dari jabatannya sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Safaruddin menyebutkan, pengunduran diri baru diajukan setelah ada penetapan dirinya sebagai kandidat Pilgub Kalimantan Timur dari KPU.

4. Isu Miring Azwar Anas di Pilgub Jawa Timur

Jelang pendaftaran paslon Pilgub Jawa Timur, pasangan calon Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Abdullah Azwar Anas diterpa goyah. Azwar Anas mundur dari posisi cawagub karena diterpa isu miring yang menyebar di media sosial belakangan ini.

Atas sikap yang diambil Azwar Anas tersebut, Gus Ipul merasa kaget atas kejadian tersebut. Meskipun tak mengetahui secara pasti kebenaran isu tersebut, Gus Ipul berusaha bertanya langsung kepada Azwar Anas untuk mengklarifikasi kabar yang beredar.

"Dua hari lalu. Saya belum tahu benar apa enggak. Saya sendiri masih nunggu sambil menyiapkan sejumlah langkah dan terkejut, meskipun kita paham di dalam politik banyak kejutan," kata pria yang karib disapa Gus Ipul itu saat konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/1).

Atas masalah ini, Gus Ipul bahkan dipanggil oleh para kiai untuk menjelaskan terkait kabar miring tersebut. Sebab, isu miring Bupati Banyuwangi tersebut sudah sampai di kalangan para ulama dan kiai. 

Kendati demikian, Gus Ipul juga belum bisa menjelaskan apapun. Mengingat, Wakil Gubernur Jawa Timur itu juga belum mendapat penjelasan dari Azwar Anas.

"Ya saya memang dipanggil sejumlah kiai untuk dikonfirmasi sejumlah hal. Tapi saya tentu tidak bisa menjawab karena yang bisa menjabat Mas Anas," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul mengakui, jika isu miring yang menerpa Azwar Anas dapat mempengaruhi upayanya mengkonsolidasi dukungan, baik dari parpol pendukung maupun masyarakat.

"Saya tidak tahu sejauh apa imbas hal ini, tapi yang jelas sedikit menggangu konsolidasi dan tentu perlu klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan,"kata Gus Ipul usai datang ke Kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (5/1). 

Azwar Anas hari ini, Sabtu (6/1) resmi mengundurkan diri dari cawagub Gus Ipul, setelah ia menyerahkan mandat pencalonan ke partai pengusung, PDIP. Jajaran pengurus PDIP pun harus memutar otak mencari pengganpengganti Azwar Anas, karena pendaftaran Pilkada 2018 akan dibuka 2 hari lagi, mulai Senin (8/1).

5. Ridwan Kamil Direstui PDIP Maju di Pilgub Jawa Barat

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil akhirnya mendapatkan dukungan dari PDIP untuk maju sebagai cagub di Pilgub Jawa Barat. Dukungan tersebut diberikan setelah petinggi PDIP menggelar rapat bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Jumat (5/1).

"Ya artinya kita sepakat sejalan dengan koalisi Ridwan Kamil sebagai kerja sama memenangkan Pilgub di Jabar," kata Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Jumat (5/1).

Kendati demikian, Andreas menyebut, PDIP belum bisa menentukan cawagub Ridwan Kamil. Pasalnya, dalam koalisi yang sudah dibangun, antara  PKB, Hanura, Nasdem, dan PPP terdapat dua nama cawagub yang harus dipilih oleh Ridwan Kamil, yakni Maman Imanulhaq dan Uu Ruzhanul Ulum. Sementara PDIP selama ini disebut ingin mendorong Anton Charliyan sebagai cawagub Ridwan Kamil.

"Komunikasi sudah berjalan sejak lama sebagaimana kita intensifkan hubungan antarpartai, dan waktunya kan sudah terbatas, sehingga langkah selanjutnya saling untuk bagaimana menuju hari jelang akhir pendaftaran," imbuh Andreas.

Pengumuman cawagub Ridwan Kamil akan diumumkan pada Minggu (7/1) bebarengan dengan pengumuman cawagub Djarot di Pilgub  Sumatera Utara. Dengan adanya dukungan dari PDIP, Ridwan Kamil mampu memperoleh dukungan kursi DPRD sejumlah 44 kursi dengan rincian PDIP (20 kursi), PPP (9 kursi), PKB (7 kursi), Nasdem (5 kursi), Hanura (3 kursi).

Koalisi yang dibangun Ridwan Kamil sebelumnya sempat goyah, setelah Partai Golkar menarik dukungan. Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto sempat memberikan dukungan Ridwan Kamil, namun ketika Golkar dipimpin Airlangga Hartarto dukungan tersebut dicabut karena Ridwan Kamil dianggap bukan tokoh internal partai berlambang beringin tersebut.

Golkar lebih memilih kadernya sendiri, yakni Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam Pilgub Jawa Barat 2018. 

Sumber : kumparan.com